Arsip Berita

September 26, 2021

SEPATAH.COM

INFO TERKINI & TERPOPULER DARI PENJURU INDONESIA

Pembubaran FPI Ciptakan Ketenangan Saat Pandemi

2 min read
adies kadir

Ketua Ormas MKGR Adies Kadir dukung pembubaran FPI.

Jakarta – Di tengah pandemi Covid 19 ini, masyarakat ingin tenang.  Pemerintah juga ingin berkonsentrasi memulihkan perekonomi negara kita. Pembubaran FPI, Rabu (30/12/2020) diharapkan menimbulkan situasi kondusif di tengah masyarakat.

“Saya harap seluruh elemen masyarakat dapat konsentrasi untuk melewati masa pandemi covid 19 ini, tanpa ada ganguan-gangguan yang  meresahkan masyarakat,” kata  Adies Kadir, Ketua Ormas MKGR.

Keputusan pemerintah membubarkan organisasi Front Pembela Islam (FPI) juga didukung penuh oleh Ormas MKGR. Kini, semua bentuk kegiatan, atribut serta simbol organisasi tersebut dilarang di wilayah hukum NKRI.

“Kami mendukung dan mengapresiasi keputusan pemerintah membubarkan FPI. Ormas MKGR siap membantu penegakan hukum yang dilakukan oleh TNI dan Polri dalam menjalankan keputusan pemerintah tersebut,” kata Ketua Ormas MKGR Adies Kadir.

Menurut Adies, keputusan tegas pemerintah yang tertuang dalam Surat Keputusan Bersama enam Kementerian/Lembaga ini menjadi bukti negara hadir dalam setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Keputusan tegas ini juga membuat masyarakat merasa lega sekaligus merasakan kehadiran negara,” ungkap Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu.

Adies juga meminta kepada warga masyarakat untuk mematuhi keputusan pemerintah tersebut. Adies juga menghimbau agar masyarakat turut aktif melaporkan segala bentuk kegiatan Ormas yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan   serta meresahkan masyarakat kepada aparat penegak hukum.

Masyarakat ingin pemerintah bersikap tegas terhadap Ormas-ormas yang sering memprovokasi dan mengancam kesatuan dan persatuan bangsa.

“Indonesia adalah negara hukum. Segala sesuatu ada aturan yang jelas termasuk pemasangan atribut seperti spanduk atau baliho. Kami mendukung penertiban semua bentuk atribut yang bermaksud memecah belah persatuan bangsa,” kata Adies.

Begitu pula Anggaran Dasar Ormas tidak boleh bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pemerintah akan bertindak tegas terhadap organisasi yang dinilai memiliki anggaran dasar yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

“Untuk menjaga eksistensi ideologi Pancasila, UUD 1945 serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika, maka setiap organisasi yang bertentangan dengan itu maka harus dibubarkan,” pungkas Adies.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright sepatah.com © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.