Arsip Berita

Oktober 24, 2021

SEPATAH.COM

INFO TERKINI & TERPOPULER DARI PENJURU INDONESIA

Kedaruratan Pandemi Covid-19, Tak Pernah Dicabut oleh Pemerintah

3 min read

Vaksinasi menjadi salah satu tahapan penting untuk melawan pandemi.

JAKARTA – Indonesia menjadi salah satu negara yang terdampak cukup parah. Meski sudah sempat membaik penanganan Covid-19 pada bulan April dan Mei 2021, tiba-tiba lonjakan kasus muncul di bulan Juni, hingga kini.  Kenaikan di Jawa dan Bali, khususnya DKI Jakarta, menjadi fenomena tersendiri.

Upaya PPKM Mikro yang sempat sukses meredam gelombang kasus kedua di bulan Desember dan Januari, seakan tak kuasa menahan gelombang Ketiga yang terjadi pada bulan Juni 2021.

Kesuksesan yang pernah terjadi di Januari dan Februari, membuat masyarakat lalai. Bahkan saat dilarang mudik, masyarakat seperti tak Peduli dan melanggar larangan itu.  Padahal pemerintah selama ini tak pernah mengendurkan status Darurat Covid-19. Bahkan dalam PPKM Mikro, semua ada aturannya tentang zona merah, orange, kuning dan hijau.

Pemerintah sejak awal pandemi hingga kini tak pernah mencabut status kedaruratan Covid-19 yang sudah pernah dinyatakan pada Maret  2020. Pemerintah melalui Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) tak pernah mencabut status, pembatasan sosial berskala besar. Artinya kondisi tetap Darurat.

Pada 3 Juni 2020, Ketua KPCPEN Airlangga Hartarto pernah menegaskan jika pemerintah tak akan pernah mencabut   status PSBB sampai WHO mencabut status pandemi covid-19. Indonesia selalu menyesuaikan dengan WHO.

Pemberlakuan PPKM Mikro adalah turunan dari PSBB. PPKM Mikro lebih ditujukan bagaimana satgas Covid-19, pihak keamanan dan pemerintah pusat hingga daerah, menerapkan kondisi penanganan menurut status yang ada di daerah terkecil, RT/RW, dengan status, merah, orange, kuning dan hijau.

Ketika kasus muncul bahkan meningkat, pemerintah pun memperbarui status tersebut dengan PPKM Mikro Darurat. Kedaruratan ini diambil dengan kebijakan yang sebenarnya sama dengan PPKM Mikro, namun diberlakukan sangat luas, karena daerah yang terdampak bukan lagi, mikro di RT dan RW, melainkan sudah mencapai kota bahkan provinsi, seperti DKI Jakarta.

Status zona merah, sebenarnya tak beda dengan status lockdown. Karena dalam status merah, semua kegiatan masyarakat dilarang, bukan saja dibatasi.

Mulai dari kegiatan, sosial, keagamaan hingga kegiatan produksi. Saat provinsi dan kota diberikan status merah, maka sama halnya dengan lockdown. Ini juga sudah tertulis di gerbang masuk RT dan RW yang tersebar di seluruh Indonesia, jika dinyatakan status merah (lockdown).

Tudingan yang menyatakan bahwa pemerintah lebih berat dalam menekankan perekonomian dibandingkan kesehatan, menjadi sebuah tudingan yang salah kaprah. Pemerintah tetap menjadikan kesehatan sebagai panglima dalam mengambil keputusan, Sementara perekonomian akan mengikutinya.

Penunjukkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai panglima dalam penanganan Covid-19, bukan berarti mengindikasikan jika perekonomian menjadi lebih penting dibandingkan kesehatan. Namun karena kapasitas yang dimiliki Airlangga dalam menghadapi Situasi seperti saat ini, kesehatan menurun dan perekonomian melemah.

Kondisi kesehatan masyarakat yang menurun, tentu akan mempengaruhi kondisi perekonomian. Begitu pula sebaliknya. Presiden Joko Widodo sendiri menjelaskan secara gambling bagaimana hal itu bisa terjadi.

Jokowi juga mengingatkan jika  kenaikan kasus Covid ini selalu berpengaruh kepada Indeks Kepercayaan Konsumen. Begitu pembatasan ketat dilakukan, kemudian mobilitas turun, kasusnya ikut turun misalnya. Sementara Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK) pasti naik. Akan tetapi begitu kasusnya naik, Indeks Kepercayaan Konsumen pasti selalu turun. Selalu kita lihat seperti itu.

Kenaikan kasus juga mempengaruhi Indeks Penjualan Ritel. Di Indonesia maupun di negara lain, juga sama. Begitu ada penambahan kasus harian, Indeks Penjualan Ritel  pasti turun.

Di negara lain kondisi juga sama. Jika, penambahan kasus harian naik, maka Indeks Penjualan Ritel-nya pasti turun. Kunci dari urusan ekonomi saat ini  adalah bagaimana Covid ini dikurangi.

Dalam upaya pemulihan ekonomi nasional, prestasi sempat muncul kala   Purchasing Manager Index untuk manufaktur meningkat tajam bahkan jika  dibanding sebelum pandemi. Sebelum pandemi, 51. Kini PMI di posisi  55,3 .

Ekspor Indonesia bahkan tumbuh 58 persen. Impor bahan baku tumbuh 79 persen. Impor barang modal tumbuh 35 persen.  Bahkan  konsumsi listrik untuk industri juga tumbuh 28 persen.  Dari sisi permintaan juga sama, karena konsumsi terus menguat. Indeks Kepercayaan Konsumen yang dulu di Februari 85 persen, sekarang sudah 104,4 persen.

Indeks Penjualan Ritel juga tumbuh 12,9 persen. Konsumsi semen juga tumbuh 19,2 persen. Penjualan kendaraan niaga tumbuh 783 persen. Kenaikan angka-angka itu memang tak sebanding dengan angka kematian akibat Covid-19 yang meningkat akhir-akhir ini.

Namun bukan berarti pemerintah tak peduli. Pemerintah kini terus berusaha menekan laju kasus positif. Salah satunya dengan segera menciptakan herd imunity.

Ini hanya bisa tercipta jika program percepatan vaksinasi yang dilakukan saat ini bisa mencapai target. Agustus depan, 2 juta vaksin harus bisa disuntikkan, untuk segera mewujudkan target vaksinasi dan herd imunity.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright sepatah.com © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.