Arsip Berita

April 17, 2021

SEPATAH.COM

INFO TERKINI & TERPOPULER DARI PENJURU INDONESIA

Kesuksesan BPDPKS Akan Ditiru untuk PLN

2 min read
PLN, Luhut Panjaitan,

Luhut Panjaitan akan terapkan program subsidi untuk PLN.

Kesuksesan pemerintah Indonesia dalam membentuk Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) rencananya akan ditiru untuk sector tambang, khususnya batubara. Hal ini terakit dengan rencana Pemerintah RI mencabut penerapan skema khusus harga batu bara acuan (Domestik Market Obligation/ DMO) kepada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero.

Menurut Menteri Koordinator Maritim Luhut Binsar Panjaitan rencana pencabutan skema tersebut untuk mendongkrak kinerja ekspor nasional. Selama ini nilai tukar rupiah yang terus melemah terhadap dolar AS membuat barang ekspor menjadi sebuah keuntungan untuk menghasilkan devisi. Luhut menyatakan saat ini harga batu bara tengah membaik. Diharapkan pemasukan kas negara bisa bertambah dari hasil penjualan dengan harga normal tanpa dikurangi.

Sementara Data harga DMO yang diterbitkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Juli 2018 tercatat 104,65 dolar AS per ton atau meningkat dari bulan Juni 96,61 dolar AS per ton. Luhut mengungkapkan bakal mencopot aturan DMO. “Intinya kami mau cabut aturan DMO itu, kalau sekarang ini harga jual normal itu kan bagus,” jelas Luhut.

Pencabutan aturan ini akan berdampak kepada PLN. Aturan ini akan menghapus ketentuan kuota 25 persen produksi batu bara nasional sebesar 485 juta ton untuk kebutuhan PT PLN (Persero). Selanjutnya Perusahaan Listrik Negara itu harus membeli batu bara dengan harga pasar yang sedang tinggi. Praktis pengeluaran PLN untuk power plant-nya akan semakin tinggi.  PLN kelak harus membayar harga batu bara dengan harga pasar.

PLN Butuh Waktu

Hanya saja, Luhut menjelaskan, guna mengkompensasi tinggi harga batubara itu maka pemerintah akan memberikan sudsidi kepada PLN agar tidak merugi. Subsidi tersebut dananya berasal dari dana pungutan kepada perusahaan batu bara. Cara ini dipakai karena terbukti berhasil di industri kelapa sawit. “Cara ini mirip sekali yang saya dapat meniru dana sawit yang dipungut Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP),” katanya.

Pemerintah sendiri mengaku masih butuh waktu untuk menentukan tarif pungutan tersebut. “Apakah nanti dana pungutannya sebesar dua dolar AS per ton atau tiga dolar AS per ton, nanti kami akan rapatkan lagi,” ujar Luhut. Selain itu, pemerintah juga memastikan akan membentuk badan baru demi mengelola dana pungutan ekspor batu bara yang rencananya akan berada di bawah Kementerian Keuangan. “Dengan asumsi seluruh produksi batu bara tahun ini sebesar 485 juta ton diekspor semua, berapa dana yang bisa didapat PLN,” ucap Luhut. “Di sisi lain, dengan harga jual yang bagus, Indonesia bisa dapat tambahan devisa 5 miliar dolar AS jika tidak ada kuota DMO,” imbuhnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright sepatah.com © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.